Gangguan internet yang terjadi di Moskow dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran baru terkait kontrol pemerintah Rusia terhadap ruang digital. Sejumlah pengguna melaporkan kesulitan mengakses internet seluler, membuka aplikasi, hingga melakukan panggilan telepon. Masalah ini terjadi tidak hanya di pusat kota Moskow, tetapi juga dilaporkan muncul di St Petersburg.
Situasi tersebut membuat aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Banyak layanan yang selama ini bergantung pada koneksi internet mendadak tidak dapat digunakan. Pemesanan taksi online, pengiriman email pekerjaan, hingga komunikasi dengan keluarga menjadi lebih sulit dilakukan.
Pemerintah Rusia menyatakan gangguan jaringan ini merupakan bagian dari langkah keamanan. Pihak Kremlin menyebut pembatasan tersebut akan tetap diberlakukan selama dianggap diperlukan untuk menjaga keselamatan. Namun tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan teknis atau ancaman spesifik yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.
Meskipun gangguan internet pernah terjadi sebelumnya di berbagai wilayah Rusia, dampak yang kini terasa di pusat Moskow menjadi perhatian lebih besar. Kota ini merupakan pusat politik dan ekonomi negara, sehingga setiap gangguan pada infrastruktur digital langsung berdampak luas pada aktivitas bisnis dan pemerintahan.
Sejumlah aktivis hak asasi manusia menilai pemadaman jaringan tersebut kemungkinan berkaitan dengan pengujian sistem baru yang disebut whitelist internet. Sistem ini memungkinkan pemerintah membatasi akses internet hanya pada sejumlah situs dan layanan yang telah disetujui.
Dalam konsep tersebut, hanya platform tertentu yang tetap dapat diakses masyarakat, seperti layanan belanja online, pengiriman makanan, atau apotek digital. Pemerintah menyatakan sistem itu tetap menyediakan semua layanan penting bagi kehidupan sehari-hari. Namun para pengamat menilai pendekatan ini dapat secara drastis mempersempit akses masyarakat terhadap internet global.
Kebijakan pembatasan internet sendiri semakin sering terjadi sejak Rusia melancarkan invasi besar ke Ukraina. Berdasarkan data lembaga riset Top10VPN, Rusia menjadi negara dengan jumlah gangguan internet terbanyak di dunia pada tahun 2025.
Pemerintah sebelumnya juga pernah mengaitkan pembatasan jaringan dengan upaya menghadapi serangan drone dari Ukraina. Namun sejumlah pakar keamanan siber meragukan efektivitas langkah tersebut dalam mencegah ancaman militer.
Dampak ekonomi dari gangguan internet di Moskow juga cukup signifikan. Layanan kurir, aplikasi transportasi, hingga bisnis ritel menjadi sektor yang paling terdampak. Surat kabar bisnis Rusia memperkirakan kerugian akibat gangguan jaringan dapat mencapai sekitar satu miliar rubel atau setara lebih dari sembilan juta poundsterling per hari.
Masalah jaringan bahkan dilaporkan turut dirasakan di lingkungan parlemen Rusia. Anggota parlemen mengeluhkan jaringan seluler dan wifi yang tidak berfungsi di dalam gedung, sehingga aktivitas kerja yang memerlukan akses internet ikut terganggu.
Di tengah kondisi tersebut, sebagian masyarakat mulai beralih ke metode komunikasi yang lebih lama. Penjualan walkie talkie dan pager meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Data dari platform e-commerce lokal menunjukkan penjualan walkie talkie naik sekitar 27 persen, sementara pager meningkat hingga 73 persen.
Minat terhadap peta kertas Moskow juga melonjak hampir tiga kali lipat, menandakan sebagian warga mulai mencari alternatif navigasi tanpa bergantung pada aplikasi digital.
Gangguan internet ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya pembatasan ruang digital di Rusia. Sejumlah layanan global seperti WhatsApp, Facebook, dan YouTube sebelumnya telah diblokir oleh pemerintah.
Rumor terbaru menyebut layanan pesan populer Telegram juga berpotensi menghadapi pembatasan dalam waktu dekat. Selain itu, otoritas keamanan Rusia dikabarkan sedang menyiapkan mekanisme untuk membatasi lalu lintas VPN dalam beberapa bulan ke depan. Jika kebijakan tersebut diterapkan, akses ke situs yang diblokir kemungkinan akan semakin sulit.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong penggunaan aplikasi super buatan dalam negeri bernama Max. Platform ini dirancang mirip dengan aplikasi pesan dan layanan digital terintegrasi seperti WeChat di China. Namun banyak pihak meyakini sistem tersebut berada di bawah pengawasan ketat lembaga keamanan Rusia.
Perkembangan ini menunjukkan arah kebijakan digital Rusia yang semakin menekankan kontrol negara atas internet. Jika sistem whitelist benar-benar diterapkan secara luas, akses masyarakat terhadap informasi global dapat berubah secara signifikan.